PERWAKILAN GTT-PTT MEMBUAT RPP HONORER TANDINGAN
Rencana Pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer tahun anggaran 2010-2014 sudah mendapat perhatian serius. Terutama tenaga honorer yang tercecer di dari database jilid I. Bersamaan dengan rencana ini, Panja (Panitia Kerja) DPRRI di Komisi II, VIII dan Komisi X pada tanggal 22 Pebruari 2010 menggodok bersama para Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan penuh sigap para tim siluman GTT-PTT se Indonesia segera merespon adanya kegiatan ini, setelah membaca draft RPP yang dalam waktu dekat segera disyahkan. Ternyata dalam draft RPP tersebut tidak sepenuhnya berpihak kepada tenaga honorer yang tercecer selama ini. Dengan dikomandani oleh Ketua Forum Jatim Joko Surono. Dengan sigap sang Kapten GTT-PTT Kab.Pamekasan saudara Maskur, ST segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan para seluruh perwakilan GTT-PTT se Jatim mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan akurat untuk segera mengadakan RAKORNAS se Jatim dalam rangka mengevaluasi dan mengkaji ulang isi draft tsb. Hasil dari Rakornas ini tentunya sebagai masukan dan kepada pemerintah sebagai draft RPP honorer tandingan dalam rangka penyempurnaan terhadap draft RPP yg segera di terbitkan oleh pemerintah.
BERDASARKAN ;
HASIL RAPAT KOORDINASI
PERSATUAN GTT-PTT SE JAWA TIMUR
di selenggarakan di Surabaya, 16 Maret 2010
Menanggapi Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer 2010
MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN
USULAN REVISI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
1. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PENGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
2. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN TENAGA HONORER
SEBAGAI BERIKUT ;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERWAKILAN GTT – PTT PROPINSI JAWA TIMUR
Menimbang : a. Pada Tahun Anggaran 2009 pemerintah telah selesai mengangkat tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD.
b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 pada pasal 6 ayat 2 tentang Pengangkatan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007, bahwa tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD dapat diangkat menjadi CPNS setelah tahun anggaran 2009.
c. bahwa untuk menghargai masa pengabdian tenaga honorer dengan tetap menjamin kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, maka pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan melalui seleksi administratif bagi tenaga honorer yang penghasilan nya tidak dibiayai dari APBN/APBD. Selanjutnya diseleksi melalui ujian tertulis secara objektif, transparan, dan akuntabel yang diikuti oleh sesama honorer.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Tenaga Honorer Non APBN/APBD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31. Tambahan lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSAYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Tenaga Honorer adalah sesoerang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya dibiayai dan tidak dibiayai dari APBN/APBD.
Penjelasan umum : Pejabat lain yang berwenang dalam pemerintahan, yang dimaksud dalam ketentuan ini, minimal pejabat struktural eselon III/pimpinan unit satuan kerja. Misal Kepala Dinas, Kepala UPTD, Kepala Puskesma, Kepala Sekolah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Instansi Pemerintah adalah :
a. Instansi Pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina kepegawaian bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
b. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah.
BAB II
PERSYARATAN TENAGA HONORER
Pasal 2
Persyaratan Tenaga Honorer untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. setia kepada Pancasila sebagai negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
3. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006.
4. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus pada keadaan 31 Desember 2005 dan sampai sekarang masih melaksanakan tugas tanpa terputus.
5. mempunyai pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat; (mengingat realitanya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyak Pegawai Tidak Tetap di sekolah-sekolah sebagai pesuruh/administrasi yang telah mengabdi puluhan tahun berijazah SMP).
6. khusus bagi tenaga guru :
a. Pendidikan paling rendah S.1/D4;
b. Bersedia dam sedang mengikuti pendidikan S.1/D4 dan lulus paling lama akhir tahun 2015.
7. sehat jasmani dan rohani
8. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
9. tidak sedang menjalani proses peradilan karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan;
10. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta;
11. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
12. berkelakuan baik;
13. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
14. lulus ujian tertulis bagai tenaga honorer yang penghasilannya dari APBN/APBD; dan
15. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER
YANG PENGHASILANNYA TIDAK DIBIAYAI DARI APBN/APBD MENJADI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3
1. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan seleksi administrasi ;
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian atas kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagaimana tersebut di dalam pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 15 keucali angka 14. (angka 6 dihapus, jika mereka s.d tahun 1015 menjadi PNS Guru tetap, menjadi guru, namun tidak mendapat tunjangan profesi jika belum memenuhi persayaratan Guru)
Pasal 4
Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah wajib menyampaikan data tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD di lingkungannya kepada badan Kepegawaian Negara.
Pasal 5
(1). Data tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diolah oleh Badan Kepegawaian Negara yang hasil pengolahannya berupa jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit lokasi tempat bekerja.
(2). Hasil pengolahan bagi tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan (fact finding) oleh Tim yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
a. Kementerian PAN dan RB;
b. Kementerian Dalam Negeri ;
c. Kementerian Pendidikan Nasional ;
d. Kementerian Agama ;
e. Kementerian Kesehatan ;
f. Kementerian Keuangan ;
g. Badan Kepegawaian Negara ;
h.Badan Pusat Statistik ; dan
i. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(4). Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi syarat administratif disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan dan persetujuan formasi setelah mendengar pendapat dari Menteri Keuangan.
(5). Tenaga honorer yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai peraturan dan perundang-undangan.
BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER
YANG PENGHASILANNYA TIDAK DIBIAYAI DARI APBN/APBD
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 6 ( Pasal 6 s.d Pasal 9 ayat 1 tambahan baru)
(1). Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang pengasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan seleksi administrasi dan ujian tertulis.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian atas kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagaimana tersebut dalam pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 15 kecuali angka 14.
Pasal 7
(1). Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah Wajib menyampai kan usul formasi bagi tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD di lingkungannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2). Usul formasi bagi Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit lokasi tempat bekerja.
(3). Usul formasi bagi Tenaga Honorer Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutran disampaikan melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
Pasal 8
(1). Usul formasi bagi Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diolah oleh Badan Kepegawaian Negara yang hasil pengolahannya menjadi pertimbangan teknis berupa jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit lokasi tempat bekerja disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2). Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan untuk mendengar Pendapat ketersediaan anggaran belanja pegawai.
(3). Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memperhatikan dari Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan alokasi formasi pada masing-masing instansi pemerintah 100% bagi tenaga honorer yang peng hasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD secara beratahap, pada Tahun Anggaran 2011 = 35 %, Tahun Anggaran 2012 = 35%, Tahun Anggaran 2013 = 30%.
Pasal 9 (semula pasal 6)
(1). Setelah formasi ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, masing-masing Instansi Pemerintah melalukan Seleksi Administrasi dan Ujian Tertulis.
(2). Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara sesama tenaga honorer.
(3). Ujian tertulis bagi tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nasional pada waktu bersamaan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.
(4). Ujian tertulis bagi tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali dilaksanakan dalam tahun anggaran 2010. Dan pengangkatannya dilakukan secara bertahap dan tuntang dari Tahun Anggaran 2011 s.d 2014.
Pasal 10 (semula pasal 7)
(1). Ujian tertulis bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2). Materi Ujian Tertulis bagi tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tes Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
(3). Materi ujian tertulis bagi tenaga honorer pada instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengolahan hasil ujian tertulis dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
(4). Materi ujian tertulis bagi tenaga honorer pada instansi daerah propinsi dan kabupaten/kota sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dan pengolahan hasil ujian tertulis dilakukan oleh Gubernur bekerjasama denga Perguruan Tinggi Negeri.
(5). Penyelenggaraan ujian tertulis bagi tenaga honorer dil lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh Gubernur.
(6). Pengolahan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara objektif dan transfaran dengan menggunakan komputer.
(7). Keputusan ujian tertulis tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(8). Kelulusan Ujian Tertulis tenaga honorer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing untuk diumumkan melalui media massa secara terbuka.
(9). Pengumuman Kelulusan Ujian dan Hasil pengolahan ujian disampaikan kepada Kepada Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 11 (semula pasa 8)
(1). Tenaga Honorer yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dan tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (7), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
(2). Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar usulan nama tenaga honorer serta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditetapkan NIP.
(3). Kepada Badan Kepegawaian Negara atas dasar usulan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) memberikan persetujuan dan menetapkan NIP sesuai peraturan perundang-undangan.
(4). Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dan penetapan NIP dari Kepada Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 12
Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan pemerintah ini dilalukan dalam formasi tahun anggaran 2010-2014 bagi tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD.
BAB V
TENAGA HONORER YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
UNTUK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 13
(1). Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 yang tidak memenuhi syarat administratif atau tidak lulus ujian tertulis, apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh masing-masing instansi pemerintah dapat diperlakukan sebagai berikut :
a. Dapat tetap bekerja pada instansi yang bersangkutan sampai dengan usia 56 tahun (lima puluh enam) tahun ;
b. Diberikan penghasilan penghasilan paling rendah sebesar Upah Minimum Propinsi ;
c. Diberikan tunjangan hari tua; dan
d. Diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan.
(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 14
(1). Tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, apabila dikemudian hari terbukti telah memberikan data atau keterangan yang tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
(2). Tenaga Honorer guru yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, setelah tahun 2015 tidak lulus pendidikan S.1/D.4 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 angka 6, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.
(3). Setiap pejabat yang dengan sengaja memberikan data atau keterangan yang tidak benar yang berhubungan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka :
1. Semua pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, tetap dilarang mengangkat tenaga honorer atau dengan sebutan lain yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Tidak ada lagi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer.
Pasal 16
(1). Anggaran yang diperlukan untuk verifikasi, validasi, dan pengolahan data honorer dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2). Anggaran yang diperlukan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi instansi pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3). Anggaran yang diperlukan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi instansi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 17
Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepada Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 16 Maret 20010
atas nama GTT-PTT Propinsi Jawa Timur
ttd
SUBANDI – JOKO SURONO
Tim Perumus : Ketua / Perwakilan GTT-PTT se Jatim
NO. NAMA JABATAN KABUPATEN TANDA TANGAN
1 Joko surono, M.Pd. Pimpinan Sidang I Kota Surabaya
1
2 Maskur, ST Pimpinan Sidang II Kabupaten Pamekasan
2
3 Istiqomah, S.Pd. Notulen Kabupaten Lamongan
3
4 Agus Anggota Kabupaten Sumenep 4
5 Anggota Kabupaten Malang
5
6 Anggota Kabupaten Blitar
6
7 Anggota Kabupaten Jember
7
8 Anggota Kabupaten Kediri
8
9 Anggota Kabupaten Ponorogo
9
10 Anggota Kota Madiun
10
11 Anggota Kabupaten Bojonegoro
11
12 Anggota Kabupaten Bondowoso
12
13 Anggota Kabupaten Gresik
13
14 Anggota Kabupaten Jombang
14
15 Anggota Kabupaten Lumajang
15
16 Anggota Kabupaten Madiun
16
17 Anggota Kabupaten Magetan
17
18 Anggota Kabupaten Mojokerto
18
19 Anggota Kabupaten Nganjuk
19
20 Anggota Kabupaten Ngawi
20
21 Anggota Kabupaten Pacitan
21
22 Anggota Kabupaten Bangkalan
22
23 Anggota Kabupaten Pasuruan
23
24 Anggota Kabupaten Probolinggo
24
25 Anggota Kabupaten Sampang
25
26 Anggota Kabupaten Sidoarjo
26
27 Anggota Kabupaten Situbondo
27
28 Anggota Kabupaten Banyuwangi
28
29 Anggota Kabupaten Trenggalek
29
30 Anggota Kabupaten Tuban
30
31 Anggota Kabupaten Tulungagung
31
32 Anggota Kota Batu
32
33 Anggota Kota Blitar
33
34 Anggota Kota Kediri
34
35 Anggota Kota Malang
35
36 Anggota Kota Mojokerto
36
37 Anggota Kota Pasuruan
37
38 Anggota Kota Probolinggo
38
(direvisi) : Oleh
MASKUR, ST
Ketua Forum Komunikasi GTT-PTT - Pamekasan
RAKORNAS GTT-PTT SE JATIM DI SURABAYA
Profil Forum Komunikasi GTT-PTT Pamekasan
FORUM KOMUNIKASI GTT-PTT
DINAS PENDIDIKAN
KAB. PAMEKASAN
SEKRETARIAT : Jl. Pramuka No.2 Hp. 081553317873
SEKAPUR SIRIH
A. Dasar Pemikiran.
Manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak capaian tujuan pendidikan nasional sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati masih terus menjadi dambaan kita, ketika sosok yang sesungguhnya belum lagi ditemukan pada saat arus globalisasi dan era pasar bebas terus menerpa secara keras.
Di sinilah kita harus menerima secara taat asas bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan beragam jenis, jenjang, sifat, dan bentuknya sebagai sebuah proses yang tidak pernah akan selesai.
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain perbaikan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen sekolah, serta adanya kualifikasi tenaga pengajar yang ketat.
Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Salah satu faktor yang merupakan ujung tombak proses kemanusiaan dan pemanusiaan di lembaga formal adalah guru.Guru juga sebagai sosok yang tidak hanya tercermin dalam kesederhanaan mereka berpakaian, bertutur kata, berbelanja di pasar atau dalam pola menikmati waktu senggang, akan tetapi status guru juga harus jelas dan pasti keberadaannya.Hingga saat ini agenda kerja, wajah kegiatan, dan fungsi yang ditampilkan oleh guru masih belum ada perubahan yang signifikan dengan harapan pemerintah, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di kelas dengan efektif dan efisien. Mereka inilah yang hanya menjadi ujung tombak proses kemanusiaan dan pemanusiaan melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, guru masih belum puas dengan apa yang diterima setiap bulannya. Selain itu, berbagai pihak sering mempertanyakan, siapakah yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Stake holders, siswa, guru, atau penentu kebijakan. Oleh karena itu, perlunya pemikiran kita bersama untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapinya. Sehingga pendidikan yang menjadi program prioritas Kabupaten Pamekasan akan terwujud sesuai dengan harapan masyarakat dan penentu kebijakan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru dan menetapkan status guru yang lebih jelas menurut keberadaannya. Dengan kegiatan inilah, Forum GTT/PTT akan mengadakan tindak lanjut kunjungan penetapan status Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke Menpan dan Mendiknas.
B. Tujuan
a. Guna mendukung terciptanya tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan harapan pemerintah. b. Menindak lanjuti hasil kunjungan usulan penetapan status kinerja GTT dan PTT kab. Pamekasan yang berkapasitas sebagai guru yang juga ikut serta dalam pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional
c. Untuk dapatnya status GTT dan PTT diakui oleh pemerintah pusat dan Daerah.
d. Untuk dapatnya merevisi PP 48 yang sangat kontroversi dengan GTT dan PTT.
e. Untuk dapatnya tercover dalam lembaran Data Base Pusat.
C. Permasalahan dan Solusi
Profesi guru yang di dalam forum-forum resmi dan naskah-naskah formal akademik begitu mulia, di masyarakat luas nampaknya masih menjadi semacam profesi kelas dua, di bawah profesi-profesi lain. Oleh karena itu pemasalahan yang sering muncul dalam situasi sekarang yakni keberadaan status guru dan pegawai tidak tetap yang belum jelas keberadaannya khususnya bagi guru yang memiliki status GTT dan PTT yang belum diterima sebagai PNS dengan kategori tenaga honorer yang hanya dibayar sekolah. Berdasarkan pemaparan sederhana permasalahan yang muncul sebagai berikut;
Problematik Keberadaan status GTT dan PTT belum jelas dalam pemerintah daerah dan pusat, yang dikarenakan tidak tercovernya ke dalam lembaran Data Base, meskipun pengabdiannya sudah berpuluh-puluh tahun.Tidak disiplinnnya pengakuan administratif yang valid dan sahih serta Kesejahteraan tenaga pendidik yang sangat minim.Adanya kecemburuan sosial yang dikarenakan belum adanya perhatian kinerja bagi GTT dan PTT. v Solusi Pihak Eksekutif dan Legislatif segera mengambil kebijakan yang signifikan berdasarkan keberadaan nasib status GTT dan PTT yang belum jelas status keberadaannya.Untuk dapatnya segera diusulkan berkaitan dengan kejelasan dan penetapan status GTT dan PTT untuk tercover dalam lembaran data base.Adanya program kepedulian peningkatan kesejahteraan guruAdanya pemberiaan reaward khusus GTT dan PTT. Oke
SIKAP DAN PANDANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KAB. PAMEKASAN
SEKRETARIAT : Jl. Pramuka No.2 Hp. 081553317873
A. Dasar Pemikiran.
Manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak capaian tujuan pendidikan nasional sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati masih terus menjadi dambaan kita, ketika sosok yang sesungguhnya belum lagi ditemukan pada saat arus globalisasi dan era pasar bebas terus menerpa secara keras. Di sinilah kita harus menerima secara taat asas bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan beragam jenis, jenjang, sifat, dan bentuknya sebagai sebuah proses yang tidak pernah akan selesai. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain perbaikan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen sekolah, serta adanya kualifikasi tenaga pengajar yang ketat. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Salah satu faktor yang merupakan ujung tombak proses kemanusiaan dan pemanusiaan di lembaga formal adalah guru.Guru juga sebagai sosok yang tidak hanya tercermin dalam kesederhanaan mereka berpakaian, bertutur kata, berbelanja di pasar atau dalam pola menikmati waktu senggang, akan tetapi status guru juga harus jelas dan pasti keberadaannya.Hingga saat ini agenda kerja, wajah kegiatan, dan fungsi yang ditampilkan oleh guru masih belum ada perubahan yang signifikan dengan harapan pemerintah, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di kelas dengan efektif dan efisien. Mereka inilah yang hanya menjadi ujung tombak proses kemanusiaan dan pemanusiaan melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, guru masih belum puas dengan apa yang diterima setiap bulannya. Selain itu, berbagai pihak sering mempertanyakan, siapakah yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Stake holders, siswa, guru, atau penentu kebijakan. Oleh karena itu, perlunya pemikiran kita bersama untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapinya. Sehingga pendidikan yang menjadi program prioritas Kabupaten Pamekasan akan terwujud sesuai dengan harapan masyarakat dan penentu kebijakan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru dan menetapkan status guru yang lebih jelas menurut keberadaannya. Dengan kegiatan inilah, Forum GTT/PTT akan mengadakan tindak lanjut kunjungan penetapan status Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke Menpan dan Mendiknas.
B. Tujuan
a. Guna mendukung terciptanya tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan harapan pemerintah. b. Menindak lanjuti hasil kunjungan usulan penetapan status kinerja GTT dan PTT kab. Pamekasan yang berkapasitas sebagai guru yang juga ikut serta dalam pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional
c. Untuk dapatnya status GTT dan PTT diakui oleh pemerintah pusat dan Daerah.
d. Untuk dapatnya merevisi PP 48 yang sangat kontroversi dengan GTT dan PTT.
e. Untuk dapatnya tercover dalam lembaran Data Base Pusat.
C. Permasalahan dan Solusi
Profesi guru yang di dalam forum-forum resmi dan naskah-naskah formal akademik begitu mulia, di masyarakat luas nampaknya masih menjadi semacam profesi kelas dua, di bawah profesi-profesi lain. Oleh karena itu pemasalahan yang sering muncul dalam situasi sekarang yakni keberadaan status guru dan pegawai tidak tetap yang belum jelas keberadaannya khususnya bagi guru yang memiliki status GTT dan PTT yang belum diterima sebagai PNS dengan kategori tenaga honorer yang hanya dibayar sekolah. Berdasarkan pemaparan sederhana permasalahan yang muncul sebagai berikut;
Problematik Keberadaan status GTT dan PTT belum jelas dalam pemerintah daerah dan pusat, yang dikarenakan tidak tercovernya ke dalam lembaran Data Base, meskipun pengabdiannya sudah berpuluh-puluh tahun.Tidak disiplinnnya pengakuan administratif yang valid dan sahih serta Kesejahteraan tenaga pendidik yang sangat minim.Adanya kecemburuan sosial yang dikarenakan belum adanya perhatian kinerja bagi GTT dan PTT. v Solusi Pihak Eksekutif dan Legislatif segera mengambil kebijakan yang signifikan berdasarkan keberadaan nasib status GTT dan PTT yang belum jelas status keberadaannya.Untuk dapatnya segera diusulkan berkaitan dengan kejelasan dan penetapan status GTT dan PTT untuk tercover dalam lembaran data base.Adanya program kepedulian peningkatan kesejahteraan guruAdanya pemberiaan reaward khusus GTT dan PTT. Oke Read More......
Usulan Database Pamekasan
FORUM KOMUNIKASI PTT-GTT
DINAS PENDIDIKAN KAB. PAMEKASAN
Sekretariat : Jl. Pramuka No.2 telp. (0324) 322697 HP : 081553317873, 081938098918
Website : www.forumpamekasan.blogspot.com, email : forumpamekasan@yahoo.co.id
P A M E K A S A N
5 Agustus 2009
No. : 019/FK.PTT-GTT/VIII/2009
Lamp. : 1 Bendel K E P A D A
Sifat : -
Hal : Laporan Hasil Kunjungan Yth. Bapak Bupati Pamekasan
Ke MENPAN dan MENDIKNAS Jl. Pamong Praja No.1
Di JAKARTA di
P A M E K A S A N
Dengan hormat,
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Silaturrahim, semoga aktifitas Bapak Bupati lancar dan senantiasa mendapat petunjuk dan lindungan dari Allah SWT. Amien
Bersama surat ini kami sampaikan Laporan Hasil Kunjungan ’Forum Komunikasi PTT/GTT Kab. Pamekasan bersama Pemerintah Daerah Kab. Pamekasan dalam rangka hearing / audensi ’USULAN PENETAPAN STATUS GTT-PTT DINAS PENDIDIKAN PAMEKASAN’ ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Kementerian Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) pada tanggal 27 Juli s.d 28 Juli 2009.
Pada kegiatan hearing tersebut ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai berikut :
A. DASAR PEMIKIRAN
Mutu dan kualitas pendidikan di propinsi Jawa Timur sangat baik ditandai dengan banyaknya perolehan penghargaan di even nasional dan internasional. Khususnya Kab. Pamekasan mampu meraih penghargaan tingkat nasional di bidang pendidikan kategori layanan masyarakat dan mampu menempatkan putra daerah terbaiknya sebagai peraih medali emas pada olympiade sains di bidang Fisika tingkat internasional pada tahun 2006. Hal tersebut berkat bimbingan, binaan dan dorongan dari semua pihak melalui tahapan proses yang sangat panjang.
Gemerlapnya prestasi dan meningkatnya mutu kwalitas pendidikan di Pamekasan diwarnai pula campur tangan GTT dan PTT yang selama ini mengabdi hampir puluhan tahun. Sangat kontras dan ironis sebenarnya dibalik prestasi di bidang pendidikan kehidupan para GTT dan PTT NON APBD/APBN masih sangat memprihatinkan apabila dilihat dari sisi kesejahteraan. Penghasilan atau upah yang diterima masih di bawah standar kelayakan / upah minimum kabupaten (Rp. 675.000) per bulan. Upah GTT dan PTT non APBD/APBN saat ini antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 per bulan(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahkan ada GTT dan PTT Non APBD/APBN yang tidak dibayar dengan berbagai pertimbangan minimnya keuangan lembaga sekolah yang didasari dan disadari ikhlas mengabdikan diri karena panggilan jiwa.
Hampir semua lembaga pendidikan dari jenjang TK. SD, SMP, SMA dan SMK di kab. Pamekasan masih sangat membutuhkan penambahan jumlah tenaga guru dan tenaga kependidikan. Yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk dimonitoring dan di evaluasi oleh pemerintah pusat adalah kebutuhan PNS di lembaga sekolah khususnya tenaga administrasi, petugas kebersihan dan penjaga sekolah. Di sektor ini banyak diisi tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) non APBD/APBN dalam membantu lancarnya proses pendidikan dengan pengabdian yang cukup lama hampir puluhan tahun. Keberadaanya sangat mutlak diperlukan untuk mengimbangi banyaknya rombongan belajar pada satuan unit kerja pada setiap jenjang pendidikan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, komponen sekolah dan masyarakat sehingga mampu menciptakan keadaan yang harmonis dan dinamis antar lembaga sekolah dan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, sehat, akuntabel, bermutu dan berkualitas.
B. LATAR BELAKANG
1. Jumlah tenaga honorer GTT/PTT non APBD/APBN terhitung sampai dengan tahun 2006 berjumlah 1.992 orang dari jenjang TK/SD/SMP/SMA-SMK Negeri/Swasta tercecer tidak masuk dalam database 2005.
2. Tenaga honorer tersebut memiliki pengabdian dengan masa kerja minimal 2 tahun dan 75% masa kerjanya diatas 10 tahun khususnya PTT (Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Administrasi) di lembaga sekolah.
3. Jumlah lembaga pendidikan dan peserta didik tidak seimbang dengan jumlah guru dan pegawai yang PNS, sehingga untuk memperlancar proses pendidikan keberadaan GTT/PTT non APBD/APBN sangat mutlak diperlukan.
4. Gaji atau upah yang diterima oleh GTT/PTT Kab.Pamekasan sangat rendah (Rp.50.000 s.d Rp.350.000) tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 750.000,- dan dibebankan kepada anggaran sekolah.
5. Usia GTT/PTT di Pamekasan 65 % berusia 35 tahun keatas (memasuki usia kritis untuk diangkat menjadi CPNS)
6. Hampir seluruh lembaga sekolah di Pamekasan memiliki tenaga administrasi, petugas kebersihan dan penjaga sekolah dari tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) non APBD/APBN sebagai penunjang lancarnya proses penyelenggaran pendidikan.
7. Ada kesenjangan gaji / upah yang diterima GTT/PTT antar lembaga sekolah yang pembayarannya dibebankan kepada sekolah masing-masing.
C. DASAR / LANDASAN HUKUM
1. PP 48 tahun 2005 Pasal 6 ayat 2 jongto PP 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer non APBD/APBN.
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
3. Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
4. Surat BKN No. K.26-30/V.35-5/99, tanggal 27 Maret 2006 tentang pendataan ulang honorer yang sesuai kriteria PP 48 tahun 2005.
Sebagai Lampiran dan Bahan Pertimbangan :
1. Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan :
a. tertangal Mei 2006 tentang usulan database
b. No. 893.3/057/441.131/2008, tanggal 9 Januari 2008
c. No. 893.3/761/441.131/2009, tanggal 25 Juli Januari 2009
2. Surat Rekomendasi DPRD Kab. Pamekasan :
a. Nomor : 800 /169/441.200/2006 tanggal 19 Mei 2006
b. Nomor : 179/48/441.200/2008, tanggal 9 Januari 2008
c. Nomor : 170/301/441.200/2009, tanggal 24 Juli 2009
3. Surat Keputusan Bupati; No : 800/1 C/441.112/2008 tgl 2 Januari 2008 tentang Penetapan Tunjangan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pamekasan
4. Surat Rekomendasi Bupati Pamekasan No.893.3/057/441.131/2008, tgl 9 Januari 2008
5. Surat Rekomendasi PGRI Kab. Pamekasan
a. Nomor : 03/PGR-Kab/I/2008 tgl 24 Januri 2008.
b. Nomor : 07/PGR-Kab/VII/2009 tgl 13 Juli 2009.
6. Permasalahan ini telah disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada Bapak Presiden dan telah dikonsultasikan/audensi kepada Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) sebanyak 3 kali dan sampai sekarang masih belum mendapatkan tanggapan.
D. PESERTA DELEGASI / PERWAKILAN KUNJUNGAN :
- Delegasi Pemerintah Daerah Pamekasan
1. Drs. CHAIRIL BASYAR, M.Pd. Kabag. Kesra Kab. Pamekasan
2. Drs. H. ABD. RACHMAN ABBAS, M.Si Ketua Komisi D DPRD Pamekasan
3. Drs. ADI SUHARTONI, M.Si Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan
4. Drs. ABD. WAHID Kasi Kepangkatan Dinas Pendidikan Pamekasan
5. Drs. MOCH. ISMAIL Advokasi PGRI Kab. Pamekasan
- Forum Komunikasi PTT/GTT Pamekasan
1. Maskur, ST Ketua Umum
2. Hamid Gastara Bendahara
3. Wasful, Ama.Pd Koord. Kecamatan Tlanakan
4. Halili, Ama.Pd Koord. Kecamatan Pegantenan
5. Imam Hidayat, Ama.Pd Koord. Kecamatan Galis
6. Ach. Wilayah, Ama.Pd. Koord. Kecamatan Kadur
7. Miftahol Arifin, Ama.Pd Koord. Kecamatan Waru
E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN
* Kunjungan di Mendiknas :
Kunjungan di Mendiknas pada hari Senin, tgl 27 Juni 2009 Pukul 12.00 WIB, dengan agenda sebagai berikut :
1. Menyerahkan surat rekom dan permohonan Kebijaksanaan rekrutmen CPNS dan dokument GTT/PTT Kab. Pamekasan kepada Direktur Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan Nasional (MENDIKNAS)
2. Delegasi melakukan heariing/audensi dengan Direktur Profesi Pendidik Prof. Dr. Achmad Dasuki, M.Pd. dan pejabat Kementerian Pendidikan Nasional (MENDIKNAS)
* Kunjungan di Menpan :
Kunjungan di Menpan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2009 Pukul 09.30 WIB.dengan agenda sebagai berikut :
1. Menyerahkan surat rekom dan permohonan Kebijaksanaan rekrutmen CPNS dan dokument GTT/PTT Kab. Pamekasan kepada Kepala Bag. Perencanaan Rekrutmen CPNS – MENPAN.
2. Delegasi melakukan heariing/audensi dengan Kepala Bag. Perencanaan Rekrutmen CPNS – MENPAN Bpk. SUPARDIONO.
F. ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN :
1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Pusat tentang kondisi riil keberadaan GTT /PTT DI Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan yang tercecer (tidak tercover) dalam lembaran DATABASE 2005
2. Berharap kepada pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kab. Pamekasan agar pada rekrutmen CPNS ke depan lebih memprioritaskan kepada tenaga GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di lembaga sekolah Dinas Pendidikan Pamekasan berdasarkan masa kerja dan usia melalui jalur DATABASE susulan.
3. Mendesak dan memohon kepada pemerintah pusat melalui Menpan dan Mendiknas untuk meregulasii kebijakan sebagaimana berdasarkan PP 48 tahun 2005 jongto PP No.43 tahun 2007 sebagaimana yang tertuang pada pasal 6 ayat 2 memberikan kebijaksanaan kepada GTT/PTT khususnya yang tercecer pada DATABASE tahun 2005.
4. Sumbang pemikiran kepada pemerintah untuk meregulasi kebijakan diterbitkannya PP yang baru untuk mengakomodir dan memprioritaskan tenaga honorer GTT/PTT Non APBD/APBN pada rekrutmen CPNS.
5. Mengusulkan untuk dapatnya memperhatikan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih berstatus GTT dan PTT Non APBD/APBN secara adil dan merata di kab/kota se Indonesia.
G. RESPON MENPAN DAN MENDIKNAS :
1. Pemerintah (khususnya Menpan, Mendiknas, Menag, Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPRRI ) telah merumuskan dan akan menerbitkan PP baru yang disebut dengan PP SELEKSI yang mengatur tentang tahapan-tahapan seleksi rekrutmen CPNS bagi tenaga honorer non APBD / APBN.
2. Kondisi riil GTT-PTT Kab. Pamekasan dengan berbagai pertimbangan akan dijadikan acuan dalam rekrutmen CPNS sesuai mekanisme PP SELEKSI bagi tenaga honorer untuk menjadi CPNS.
3. Pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi data honorer secara nasional berdasarkan nomor register NUPTK khusus honorer di lingkungan Dinas Pendidikan yang akan dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dengan melibatkan KPK dan lintas instansi.
4. Pemerintah akan memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan profesi pendidik.
Demikianlah laporan hasil kunjungan ini kami sampaikan, semoga Bapak Bupati berkenan. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan segala bantuannya dalam memberikan dorongan materiil serta motivasi demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Semoga cita-cita dan harapan para pejuang pendidikan (GTT/PTT) dikabulkan oleh Allah SWT. Amien ya robbal alamin.
Ketua Umum Sekretaris
FK.PTT-GTT Kab. Pamekasan, FK.PTT-GTT Kab. Pamekasan,
M A S K U R, ST MOH. HAFID EFFENDY, M.Pd.
Tembusan :
- Kabag Kesra Kab. Pamekasan
- Komisi D – DPRD Kab. Pamekasan
- Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pamekasan
- Dinas Pendidikan Pamekasan
- PGRI Kab. Pamekasan
- Arsip
L A P O R A N
HASIL KUNJUNGAN FORUM KOMUNIKASI PTT-GTT
LINK. DINAS PENDIDIKAN PAMEKASAN
KE MENPAN DAN MENDIKNAS
JAKARTA, 27 - 28 JULI 2009
Dalam Rangka :
Kunjungan Penyampaian Aspirasi Pengusulan Penetapan Status PTT-GTT Kab. Pamekasan
FORUM KOMUNIKASI PTT-GTT KABUPATEN PAMEKASAN
PROPINSI JAWA T IMUR
2009
Lampiran-lampiran :
1. Surat Rekomendasi / Dokumen
2. Foto-foto kegiatan
